Foto : Kantor DPRK Aceh Barat.(Dok.Meulabohnews)
Data dihimpun Meulabohnews.com, bahwa penyebab utama terjadinya SILPA adalah adanya sisa dana dari pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja (efisiensi), sisa dana akibat program atau kegiatan yang tidak terlaksana, serta keterlambatan dalam penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa.
Aceh Barat (Meulabohnews) – Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat memberikan catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBK tahun anggaran 2025. Meski secara umum dinilai sesuai rencana, Banggar menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp77,46 miliar.
Hal tersebut disampaikan Anggota Banggar DPRK Aceh Barat, H. Bustaman, dalam rapat paripurna pandangan Banggar terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun 2025, Senin (13/7/2026).
Data dihimpun Meulabohnews.com, bahwa penyebab utama terjadinya SILPA adalah adanya sisa dana dari pelampauan penerimaan pendapatan, penghematan belanja (efisiensi), sisa dana akibat program atau kegiatan yang tidak terlaksana, serta keterlambatan dalam penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan data yang dipaparkan Bustamam, target pendapatan daerah tahun 2025 dipatok sebesar Rp1,41 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp1,38 triliun. Selisih tersebut, ditambah dengan efisiensi anggaran, bermuara pada angka SILPA sebesar Rp77.466.767.198,77.
Bustaman menegaskan, besarnya angka SILPA ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat untuk lebih serius dalam mengelola keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mendorong pemerintah daerah agar lebih progresif dalam menggali potensi PAD baru. Terutama dari sektor retribusi yang selama ini belum terakomodir secara maksimal, seperti retribusi kebersihan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat,” ujar Bustaman.
Dalam pandangannya, Banggar memetakan empat faktor utama yang menyebabkan target pendapatan banyak yang tidak tercapai, yakni kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan potensi unggulan, rendahnya kepatuhan wajib pajak/retribusi, lemahnya sistem pengawasan administrasi pendapatan, serta masih rendahnya kualitas SDM aparatur di sejumlah SKPK.
Meski demikian, Banggar memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Barat. Dinas ini dinilai sukses karena mampu merealisasikan target PAD melebihi angka yang telah ditetapkan.
“Kami berharap capaian positif dari Dinas PUPR ini dapat menjadi motivasi dan diikuti oleh OPD lainnya,” tambah Politisi Partai Nasional Aceh (PNA) ini.
Di akhir laporannya, Banggar mendesak seluruh SKPK yang masih memiliki temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang baik di masa mendatang.[redaksi]
