Kepala SPPG Krueng Seunong, Hidayat, S.Kom., menyampaikan pihaknya siap mendukung keberlanjutan pemenuhan kebutuhan bergizi untuk anak sekolah yang dinilai memiliki peran utama dalam mencerdaskan masa depan bangsa.
Aceh Utara (Meulabohnews) – Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Utara membutuhkan sistem penyediaan makanan yang tidak hanya mampu melayani penerima manfaat dalam jumlah besar, tetapi juga memenuhi standar keamanan pangan, efisien dalam distribusi, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai layak menjadi salah satu infrastruktur utama sekaligus tulang punggung pelaksanaan MBG di Aceh Utara hingga satu dekade mendatang.
Data Portal Referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 1 April 2026 mencatat terdapat 1.425 satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara.
Jumlah tersebut merupakan satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen dan belum mencakup lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag), seperti madrasah dan pesantren.
Besarnya jumlah satuan pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dapur MBG di setiap sekolah akan membutuhkan investasi yang sangat besar, mulai dari penyediaan bangunan, peralatan memasak, tenaga kerja, hingga sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri apabila seluruh sekolah harus memiliki fasilitas dapur MBG secara mandiri.
Di sisi lain, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di Aceh masih membutuhkan waktu.
Pemerintah pada 2026 menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan secara nasional, sementara sejumlah sekolah di Aceh juga masih membutuhkan penanganan akibat kerusakan infrastruktur maupun dampak bencana.
Karena itu, penguatan jaringan SPPG dapat menjadi solusi yang lebih realistis untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan secara konsisten tanpa harus menunggu seluruh sekolah memiliki fasilitas dapur sendiri.
Salah satu SPPG Krueng Seunong berlokasi di Jalan Elak km 8 Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara siap dukung pelaksanaan MBG dengan fasilitas yang dinilai mumpuni.
SPPG tersebut berdiri di atas lahan sekitar 800 meter persegi, dengan luas bangunan dapur sekitar 400 meter persegi.
Kepala SPPG Krueng Seunong, Hidayat, S.Kom., menyampaikan pihaknya siap mendukung keberlanjutan pemenuhan kebutuhan bergizi untuk anak sekolah yang dinilai memiliki peran utama dalam mencerdaskan masa depan bangsa.
” Kita sangat mendukung upaya pemerintah atas keberlanjutan SPPG yang menjadi salah satu infrastruktur utama sekaligus tulang punggung pelaksanaan MBG di Aceh Utara hingga satu dekade mendatang” ujar Hidayat di SPPG Krueng Seunong, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Jumat (11/9)2026).
Untuk diketahui fasilitas SPPG Krueng Seunong dilengkapi dengan peralatan memasak yang memenuhi standar serta telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dengan kapasitas pelayanan hingga 3.500 penerima manfaat, SPPG Krueng Seunong Kuta Makmur Aceh Utara dinilai memiliki potensi untuk mengambil peran dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi peserta didik dan penerima manfaat MBG di wilayah Aceh Utara.
” Kita memiliki peralatan yang sesuai standar ketentuan yang di tetapkan BGN, kemudian kija sudah memiliki sertifikat SLHS dengan dukungan kaoasitas pelayanan hingga 3.500 penerima manfaat,” ujar Hidayat.
Selain fungsi pelayanan gizi, keberadaan SPPG juga mulai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur.
Dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan, SPPG telah melibatkan sejumlah pelaku usaha dan produsen lokal, antara lain pedagang ayam di kawasan SP Elak–Krueng Seunong, pedagang buah di SP Leupee, petani melon di wilayah setempat, petani timun di Meunasah Baroe, serta peternak ayam petelur di Blang Ara.
” Saat ini sumber bahan pokok untuk kebutuhan kita memanfaatkan pelaku usaha lokal seperti pedagang ayam, pedagang buah segar, petani melon dan peternakan ayam disekitar lokasi SPPG yang menjadi rantai pemasok utama,” ujar Hidayat.
Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa SPPG memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar fasilitas produksi makanan.
SPPG dapat menjadi bagian dari rantai pasok pangan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat lokal.
Petani, peternak, pedagang, koperasi hingga pelaku UMKM berpeluang menjadi bagian dari ekosistem penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG secara berkelanjutan.
” Saat ini geliat ekonomi di tingkat lokal sekitar SPPG telah menunjukkan trend perputaran keuangan yang signifikan dengan kehadiran SPPG Krueng Seunong sehingga keberlanjutan ini menjadi tumpuan UMKM lokal,” ujar Hidayat.
Perencanaan MBG 2026–2036
Untuk memastikan keberlanjutan program, pengembangan SPPG perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan MBG jangka panjang.
Model SPPG memungkinkan pemerintah melakukan investasi secara lebih terarah berdasarkan jumlah penerima manfaat, karakteristik wilayah, kebutuhan produksi, serta kemampuan distribusi.
Sistem tersebut juga memungkinkan pengawasan terhadap keamanan pangan, kualitas menu, kapasitas produksi, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan dilakukan secara lebih terukur.
Dalam jangka panjang, jaringan SPPG yang direncanakan secara baik dapat memperkuat rantai pasok pangan lokal.
Kebutuhan bahan baku yang rutin dan terukur dapat membuka pasar yang lebih stabil bagi petani, peternak, pedagang, koperasi dan UMKM.
Dengan demikian, keberadaan SPPG tidak hanya dilihat sebagai fasilitas pendukung program MBG, tetapi sebagai infrastruktur strategis yang menghubungkan pemenuhan gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penambahan maupun pengembangan SPPG dapat dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan, sehingga investasi tidak tumpang tindih dan pelayanan dapat menjangkau wilayah secara lebih efektif.
Dengan perencanaan kapasitas, distribusi, keamanan pangan dan pengawasan yang baik, SPPG berpotensi menjadi tulang punggung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Aceh Utara hingga 10 tahun ke depan.
Pada saat yang sama, penguatan SPPG diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus menciptakan efek ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat yang berada di sekitar pusat pelayanan tersebut.[ril]
