Nagan Raya (Meulabohnews) – Ratusan masyarakat dari dataran tinggi Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Nagan Raya, Senin (22/6/2026). Mereka menolak kehadiran perusahaan tambang dan meminta pemerintah mencabut izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan
Masyarakat dari berbagai kalangan membawa poster dan menyuarakan kekhawatiran dampak pertambangan terhadap lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat.
“Hutan adalah kehidupan kami. Jika hutan rusak, maka kehidupan masyarakat juga terancam,” kata Yusrini dari kelompok Perempuan Beutong Bersatu.
Koordinator aksi, Maksalmina, menilai penerbitan izin usaha pertambangan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Karena itu, warga mendesak pemerintah mencabut izin yang telah diberikan.
Aksi tersebut turut didukung mahasiswa dan aktivis lingkungan. Mereka menuntut keterbukaan informasi serta pencabutan izin PT Alam Cempaka Wangi (ACW) yang diterbitkan pada Januari 2026.
Direktur Apel Green Aceh, Rahmad Syukur, menegaskan masyarakat Beutong Ateuh menolak segala bentuk aktivitas pertambangan karena wilayah tersebut berada di sekitar kawasan hutan penting Ulu Masen dan Leuser.
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh, Musliadi, mengatakan warga sangat bergantung pada sumber air dari pegunungan. Mereka khawatir aktivitas tambang akan mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan hilir.
Sementara itu, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan sebelumnya menyebut investasi tambang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja. Pemerintah daerah juga berjanji mengawasi perusahaan agar mematuhi aturan dan menjaga lingkungan.
Aksi berlangsung tertib dari pukul 14.00 hingga 16.30 WIB. Sekda Nagan Raya bersama sejumlah pejabat menerima petisi warga. Massa kemudian membubarkan diri karena Bupati Nagan Raya tidak berada di kantor saat aksi berlangsung.[*]
