Foto : Petugas Pendamping PKH dari Kemensos RI saat melakukan monitoring dan evaluasi penerima bantuan PPSE di Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).
Sekretaris Dinas Sosial (Sekdis) Kabupaten Aceh Barat, T Remi Ilham Putra mengatakan kegiatan evaluasi dan monitoring penerima PKH bertujuan untuk mengetahui bantuan yang diberikan oleh kemensos dalam program PPSE.
Aceh Barat (Meulabohnews) – Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat bersama tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) di Kabupaten Aceh, Jumat (7/8/2026).
Program PPSE bertujuan untuk menjadikan penerima PKH bisa berusaha sehingga ekonomi keluarga mandiri dengan bantuan modal usaha sebesar Rp 5 juta perkeluarga cash transfer dan dilakukan pendampingan saat melakukan pembelian alat dan bahan sesuai kebutuhan dan keahlian yang dimiliki.
Sekretaris Dinas Sosial (Sekdis) Kabupaten Aceh Barat, T Remi Ilham Putra mengatakan kegiatan evaluasi dan monitoring penerima PKH bertujuan untuk mengetahui bantuan yang diberikan oleh kemensos dalam program PPSE.
” Kita hari ini melakukan evaluasi dan monitoring program PPSE dari kementerian Sosial untuk memastikan keluarga PKH bisa keluar dari kemiskinan dengan adanya bantuan usaha per keluarga sebesar Rp 5 juta sesuai kebutuhan usaha,” ujar Remi.
Untuk tahun 2026 Aceh Barat menyalurkan bantuan PPSE kepada keluarga PKH sebanyak 113 penerima usaha yang sudah disalurkan sesuai ketentuan.
Sejak program PPSE dari Kemensos di jalankan untuk keluarga PKH binaan telah menunjukkan tingkat keberhasilan usaha yang dijalankan hingga kini masih berkelanjutan.
“Alhamdulillah hasil monitoring kami bersama tim SDM PKH sangat besar manfaatnya yang di rasakan oleh penerima bantuan usaha” ujar Remi.
Meski luput dari perhatian sejumlah penerima PKH, pihaknya saat ini sudah melakukan pendataan untuk memastikan keberlanjutan program bagi yang sudah di graduasi.
Lebih lanjut Remi mengatakan pentingnya kerja sama lintas sektoral untuk membantu yang berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Perlunya dukungan dari Dinas Koperasi UKM, termasuk pelatihan untuk memperkuat kemampuan.
” Rencana kedepan mencakup pembuatan MoU antara berbagai sektor untuk menangani masalah sosial di Aceh Barat,” tutup Remi.
kolaborasi sebelumnya antara Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Koperasi UKM yang berhasil membentuk koperasi di Lampisang, Aceh Besar yang menjadi contoh model usaha bersama yang dapat diadaptasi untuk membantu masyarakat.[redaksi]
