“Rancangan perubahan APBD ini disusun sebagai respon atas berbagai dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan, perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan pendapatan, kebutuhan, belanja serta kondisi pembiayaan daerah,” ujar Said.
Aceh Barat (Meulabohnews) – Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil SH menghadiri kegiatan pembukaan rapat Paripurna ke IV Masa Sidang ke II DPRK Aceh Barat dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Perubahan APBD Aceh Barat Tahun 2026 di Ruang Sidang Utama kantor DPRK setempat pada Jumat (28/8/2026).
Dalam sambutannya, Said Fadheil mengatakan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 adalah bagian penting dari upaya bersama untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
“Rancangan perubahan APBD ini disusun sebagai respon atas berbagai dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan, perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan pendapatan, kebutuhan, belanja serta kondisi pembiayaan daerah,” ujar Said.
Dengan adanya perubahan APBD Aceh Barat tahun 2026 ini kata Said maka penggunaan anggaran dapat diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang perlu dikelola secara cermat, Pemkab Aceh Barat terus berupaya melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas dalam pengalokasian anggaran. Ha itu agar ketersediaan anggaran yang ada dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Said.
Dikatakan Said, kerjasama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat penting dalam proses pembahasan perubahan APBD daerah. Namun dia yakin dan percaya dengan komitmen serta semangat kebersamaan akan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
“Kami turut mengimbau kepada seluruh jajaran Pemkab Aceh Barat, utamanya para kepala SKPK untuk dapat mempedomani jadwal pembahasan serta tidak meninggalkan daerah pada jadwal pembahasan yang telah ditetapkan agar pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Said.
Said berharap, berbagai program kerja dan kebijakan daerah kedepan yang dilaksanakan bersama dalam upaya mendukung terwujudnya kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.[ril]
