Jakarta (Meulabohnews.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui penguatan ekosistem produksi jagung pakan ternak.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi nasional yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat, 6 Februari 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda di Indonesia turut mengikuti rapat secara daring.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Ia menegaskan bahwa forum tersebut menjadi sarana evaluasi capaian sekaligus penguatan strategi ketahanan pangan nasional. Brigjen Langgeng menyoroti keberhasilan Indonesia pada tahun 2025 yang mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor yang terjaga dengan baik dan perlu terus dipertahankan.
Memasuki tahun 2026, Polri mendorong sistem ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan dan berpihak kepada petani. Salah satu tantangan utama di sektor hulu adalah keterbatasan permodalan petani jagung. Untuk itu, Polri berperan memfasilitasi akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng Himbara. Skema ini memungkinkan kelompok tani memperoleh pembiayaan perbankan yang legal dan terjangkau.
Program tersebut telah diimplementasikan di sejumlah daerah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Di wilayah tersebut, petani memperoleh dukungan modal tanam guna memperluas areal tanam dan meningkatkan hasil produksi. Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi prioritas penyaluran KUR tahun ini. BRI sendiri menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk komoditas jagung.
Selain mendorong pembiayaan, Polri juga berupaya melindungi petani dari fluktuasi harga saat panen raya. Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri berperan aktif menjaga stabilitas harga dengan menjalin kerja sama strategis bersama Perum Bulog dalam penyerapan hasil panen jagung.
Pengadaan jagung oleh Bulog pada tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak satu juta ton sebagai cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Brigjen Langgeng menegaskan bahwa harga di tingkat petani harus minimal sesuai HPP dan hal tersebut menjadi perhatian utama Polri. Ia menyebutkan bahwa di beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian jagung telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan Bulog.
Kebijakan penyerapan ini dinilai mampu memangkas peran tengkulak yang selama ini kerap menekan harga jual petani. Selain itu, program ketahanan pangan Polri juga diarahkan pada optimalisasi lahan tidur serta pendampingan manajerial dan pengawasan distribusi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan petani mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan.
Polri menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sosial dan keamanan nasional. Melalui sinergi lintas sektor yang berkesinambungan, Polri optimistis petani jagung dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.